Ujian Nasional
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendesak kepada pemerintah agar hasil
Ujian Nasional bukanlah satu-satunya ukuran bagi kelulusan siswa. Bagi PDIP DIY, kelulusan siswa tidak saja dari 40 persen dari hasil nilai ujian disekolah dan 60 persen dari hasil UN."Kelulusan siswa sekolah juga harus mempertimbangkan prestasi siswa selama tiga tahun," kata Wakil Ketua PDIP DIY, Eko Suwanto, Minggu, 17 April 2011
PDIP DIY mengingatkan kepada pemerintah tentang keputusan MA yang menyatakan penyelenggaraan UN bisa berjalan jika menjalankan delapan standard tingkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Jelang pelaksanaan UN 2011 disebutkan beberapa siswa di daerah tidak bisa mempersiapkan diri dengan baik karena adanya bencana dan kondisi keterbasan.
"Kejadian bencana alam erupsi merapi, banjir lahar dingin, bencana wasior maka pemerintah perlu mempertimbangkan siswa yang ikut dalam UN," kata Eko.
Lebih lanjut Eko menyatakan besarnya alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Ujian Nasional yang mencapai Rp586 miliar butuh pengawasan DPR RI. Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) harus transparan dalam pelaporan anggaran sebagai konsekuensi besarnya anggaran yang dipakai untuk melakukan pemetaan pencapaian pembelajaran di tanah air.
"DPR harus alokasikan pengawasan, tidak saja untuk penggunaan anggaran tapi juga kebijakan porsi penilaian prestasi belajar siswa di ujian akhir nasional sebagai syarat pertimbangan kelulusan," ujarnya
Sementara itu di Kabupaten Sleman ribuan siswa korban erupsi merapi juga akan mengikuti UN. Untuk penyelenggaraan UN tingkat SMA/MA/SMK yang mulai Senin (18/4) diikuti 4.429 siswa SMA/MA dan 5.924 siswa SMK. Ada 57 SMA dan 10 Madrasah Aliyah dan 54 SMK namun sebagai penyelenggara UN hanya ada 48 SMA/MA dan 44 SMK.
"Sejumlah sekolah digabung saat ikuti UN ke sekolah penyelenggara yang ditunjuk," kata Sri Wantini, Kepala Bagian Kurikulum dan Kesiswaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
Soal yang akan diujikan mendapatkan pengawalan ketat kepolisian dalam distribusi ke sekolah-sekolah penyelenggara lewat kelompok kerja yang dibentuk. Untuk enam mata pelajaran yang diujikan telah dibuat 5 paket soal berbeda. "Kita sampaikan peserta ujian untuk teliti kode soal untuk menghindari kesalahan saat koreksi," ujar Sri.
Tas dan HP Dilarang
Sementara di Bali, guna menangkal terjadinya praktek-praktek kecurangan dan pelanggaran pada UN, pengawas menerapkan beberapa hal. Salah satunya, melarang keras peserta UN membawa hand phone (HP), tas sekolah dan peralatan lainnya yang tidak ada kaitannya dengan UN ke ruang ujian.
"Saya sudah menginstruksikan kepada seluruh Kepala Disdikpora kabupaten/kota di Bali agar mengoptimalkan kualitas pengawasan sesuai yang tertuang dalam POS (Prosedur Operasional Standar) UN," kata Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Provinsi Bali, Ida Bagus Anom, didampingi Ketua Penyelenggara UN Propinsi Bali, Ida Bagus Made Mertha, Minggu 17 April 2001.
Anom menegaskan, seluruh peserta UN hanya diperkenankan membawa peralatan tulis-menulis ke dalam ruangan. Tas sekolah dan peralatan lainnya semuanya harus diletakkan di luar ruangan. Dikatakan, tas bawaan peserta UN itu memang pantas dicurigai karena di dalamnya bisa saja terdapat bahan contekan, HP dan benda-benda lainnya yang bisa memancing mereka melakukan kecurangan saat ujian.
Mulai Senin 18 April 2011, tercatat 42.709 siswa SMA/MA dan SMK atau sederajat di Bali secara serentak mengikuti ujian nasional (UN) di sekolah masing-masing. Rinciannya, 24.367 orang merupakan siswa SMA/MA yang akan mengikuti UN untuk enam mata pelajaran hingga Kamis 21 April 2011 mendatang dan 24 siswa SMA Luar Biasa (SMALB) yang akan mengikuti UN untuk tiga mata pelajaran hingga, Rabu 20 April 2001. Sedangkan UN SMK yang mengujikan tiga pelajaran diikuti 18.318 siswa akan digelar hingga Rabu 20 April 2011 mendatang.
"Kalau ada siswa yang gerak-geriknya mencurigakan, pengawas ujian yang disiagakan di dalam ruang ujian tidak perlu segan-segan memperingatkan mereka," tegas Anom.
VIVAnews.com
0 komentar:
Post a Comment